Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq mengatakan bahwa ruang lingkup bidang pekerjaan sosial itu sangat luas, oleh karenanya penanganan masalah pekerjaan sosial tersebut nantinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta. Menurutnya, ke depan tugas pemerintah hanya menerbitkan sejumlah aturan-aturan seperti tentang ruang lingkup pekerjaan sosial dan juga mengenai SDM nya.

“Perlu sertifikasi yang ketat. Kalau diibaratkan seperti praktek dokter, tidak semua bisa berpraktek seperti seorang dokter. Meskipun tidak seketat  itu, karena pekerjaan sosial tidak seteknis seperti dokter. Pemerintah ikut meregulator, karena pekerja sosial yang ada masih banyak yang belum profesional. Oleh karena itu, untuk sementara masih banyak pekerjaan sosial yang ditangani oleh pemerintah,” ucap Hamka Haq saat berdiskusi dengan sejumlah masyarakat pekerja sosial, LSM, dan Perguruan Tinggi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (13/10).

Hamka mengatakan, nantinya yang lebih banyak bekerja adalah pihak swasta. Ia mencontohkan salah satunya adalah Panti Asuhan. “Panti Asuhan yang ada saat ini jumlahnya ribuan, tetapi apakah sudah memenuhi kriteria dan sudah ditangani oleh tenaga profesional,” ungkapnya.

Hamka menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi pekerja sosial yaitu fungsi penanganan yang bertugas menangani masalah-masalah sosial, fungsi pencegahan yang berperan melakukan berbagai sosialisasi, dan fungsi pemberdayaan.

“Saya berharap semua masukan dan saran dari masyarakat Sulawesi Selatan tersebut dapat memperkuat terhadap isi RUU ini hingga menjadi lebih baik dan sempurna,” ujarnya. (dep,mp) Foto : Ryan Dep/az